Majalengka Siapkan 100 Generasi Muda Kuliah dan Bekerja di Jepang, Program Satu Desa Satu Sarjana Jadi Terobosan Pembangunan SDM Desa

DESA AING | MAJALENGKA, JAWA BARAT — Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, terus mengembangkan program Satu Desa Satu Sarjana sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Melalui pengembangan program Satu Desa Satu Sarjana Plus Bekerja, sebanyak 100 peserta disiapkan untuk mengikuti pendidikan tinggi sekaligus memperoleh pembekalan menuju peluang kerja di Jepang.

Program tersebut diluncurkan Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, pada Kamis, 8 Oktober 2026, di SMK PUI Majalengka, melalui kerja sama dengan Universitas Teknologi Bandung (UTB).

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menghubungkan pendidikan tinggi, peningkatan keterampilan, dan kesempatan kerja internasional sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia.

Dari Program Beasiswa Menuju Peluang Kerja Internasional

Program Satu Desa Satu Sarjana pada dasarnya diarahkan untuk membuka kesempatan bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pemerintah Kabupaten Majalengka kemudian mengembangkan pendekatan tersebut melalui program Satu Desa Satu Sarjana Plus Bekerja, yang tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan akademik, tetapi juga persiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Sebanyak 100 peserta dipersiapkan untuk memperoleh pembekalan, termasuk kemampuan bahasa Jepang, keterampilan kerja, dan kesiapan mental sebelum mengikuti tahapan berikutnya.

Pembekalan direncanakan berlangsung selama enam bulan.

Peserta program terutama menyasar masyarakat dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk kelompok desil 1 sampai desil 4.

Meski menawarkan peluang kerja di Jepang, program ini tetap harus dipahami sebagai tahapan persiapan. Keberangkatan maupun penempatan kerja peserta belum dapat dianggap sebagai sesuatu yang sudah terealisasi atau dijamin.

Sudah Menjangkau 170 Penerima, Target 343 Sarjana

Pengembangan program ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memperluas pemerataan kesempatan pendidikan.

Pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 343 sarjana dari 334 desa dan kelurahan selama periode lima tahun.

Berdasarkan informasi perkembangan program hingga Oktober 2026, jumlah penerima telah mencapai 170 orang, terdiri atas 70 peserta pada tahun pertama dan 100 peserta pada tahun kedua.

Angka tersebut menunjukkan jumlah penerima manfaat program, bukan jumlah peserta yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.

Dengan demikian, keberhasilan program masih perlu dilihat melalui keberlanjutan studi, tingkat kelulusan, serta manfaat yang diperoleh peserta setelah menyelesaikan pendidikan.

Target pemerataan pendidikan berbasis desa dan kelurahan ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan ekonomi untuk mengakses perguruan tinggi.

Kerja Sama dengan Universitas Teknologi Bandung

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Majalengka menggandeng Universitas Teknologi Bandung untuk mendukung pengembangan program pendidikan dan persiapan kerja.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam mempertemukan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kesempatan pendidikan yang lebih terbuka.

Selain mengikuti pendidikan, peserta diarahkan untuk memperoleh kemampuan tambahan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan pihak perbankan terkait kemungkinan skema pembiayaan keberangkatan peserta menuju Jepang.

Namun, mekanisme pembiayaan tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar calon peserta dan keluarganya memahami seluruh ketentuan, termasuk kemungkinan kewajiban finansial yang harus dipenuhi.

Transparansi mengenai biaya pendidikan, pelatihan, keberangkatan, dan penempatan kerja menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program.

Pemerintah Desa Dapat Berperan dalam Pemerataan Akses

Program pendidikan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa membutuhkan dukungan informasi dan pendataan yang baik.

Pemerintah desa dapat membantu menyosialisasikan program kepada masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu yang memiliki anak usia pendidikan tinggi.

Selain itu, pemerintah desa dapat memfasilitasi penyampaian informasi dan membantu verifikasi data calon peserta apabila dilibatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peran tersebut penting agar kesempatan pendidikan tidak hanya dinikmati masyarakat yang memiliki akses informasi lebih luas.

Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyalurkan aspirasi masyarakat terkait akses dan pemerataan kesempatan pendidikan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa sesuai kewenangannya.

Keterlibatan pemerintah desa dan BPD tersebut merupakan peluang dukungan kelembagaan, bukan berarti keduanya secara otomatis menjadi pelaksana atau penentu penerima program.

Membangun Desa Tidak Cukup Hanya dengan Infrastruktur

Pembangunan desa selama ini kerap dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan lingkungan, jembatan, irigasi, sarana pelayanan publik, dan fasilitas ekonomi masyarakat.

Padahal, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan desa untuk berkembang secara berkelanjutan.

Generasi muda yang memperoleh pendidikan tinggi berpotensi menjadi penggerak perubahan di desa masing-masing.

Mereka dapat berkontribusi melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), inovasi pertanian, pengembangan desa wisata, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Pengalaman pendidikan dan pekerjaan di luar negeri juga berpotensi memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta membangun jejaring yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi lokal.

Meski demikian, manfaat tersebut tidak dapat diasumsikan akan muncul secara otomatis.

Diperlukan langkah lanjutan agar pengetahuan dan pengalaman peserta dapat memberikan dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat di desa asal.

Transparansi dan Perlindungan Peserta Harus Diutamakan

Program yang menghubungkan pendidikan dengan peluang bekerja di luar negeri memerlukan tata kelola yang jelas dan akuntabel.

Pemerintah daerah bersama mitra pelaksana perlu memastikan keterbukaan mengenai persyaratan peserta, mekanisme seleksi, biaya pendidikan, pembiayaan pelatihan, serta proses penempatan kerja.

Khusus untuk peluang bekerja di Jepang, proses penempatan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia dan persyaratan negara tujuan.

Peserta dan keluarganya juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai hak, kewajiban, risiko, serta konsekuensi pembiayaan yang mungkin timbul.

Hal tersebut penting agar tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya pemahaman mengenai mekanisme program.

Keberhasilan program harus dinilai bukan hanya dari jumlah peserta yang direkrut, tetapi juga dari tingkat kelulusan pendidikan, penguasaan keterampilan, realisasi kesempatan kerja, dan manfaat ekonomi yang diperoleh.

Inspirasi bagi Kabupaten Lain di Jawa Barat

Inisiatif Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lain di Jawa Barat.

Program pendidikan berbasis desa memperlihatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia dapat dirancang melalui kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan.

Namun, setiap daerah tentu memiliki kondisi fiskal, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi yang berbeda.

Karena itu, model serupa dapat dikembangkan melalui berbagai pendekatan, seperti beasiswa bagi keluarga kurang mampu, pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, penguatan kewirausahaan, maupun kerja sama pendidikan dengan dunia usaha.

Hal terpenting bukan semata-mata jumlah peserta atau besarnya target, melainkan kemampuan program untuk memperluas kesempatan pendidikan secara adil dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Penutup: Investasi Terpenting Desa adalah Manusianya

Pengembangan program Satu Desa Satu Sarjana Plus Bekerja di Kabupaten Majalengka menjadi salah satu contoh kebijakan daerah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dari pembangunan.

Target 343 sarjana, capaian 170 penerima program, serta persiapan 100 peserta menuju peluang pendidikan dan kerja di Jepang menunjukkan arah kebijakan yang patut mendapat perhatian.

Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap harus dibuktikan melalui pelaksanaan yang transparan, keberlanjutan pendidikan, perlindungan peserta, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi desa-desa di Jawa Barat, program ini menghadirkan pesan penting bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur dan pengelolaan anggaran.

Desa yang maju membutuhkan generasi muda yang berpendidikan, terampil, inovatif, dan mampu menciptakan peluang bagi kemajuan daerah asalnya.

Sebab, investasi pembangunan yang paling berharga bukan hanya apa yang dibangun di atas tanah desa, tetapi juga pengetahuan, kemampuan, dan masa depan masyarakat yang hidup di dalamnya.

DESA AING — Mengabarkan Desa, Menginspirasi Indonesia.