UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Baca dan Download Dokumen


Undang-Undang tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu landasan utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting mengenai desa, mulai dari kedudukan dan kewenangan desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keuangan dan aset desa, pembangunan desa, BUM Desa, hingga kerja sama desa.

Identitas Regulasi

Jenis: Undang-Undang

Nomor           : 6

Tahun            : 2014

Tentang         : Desa

Kategori        : Regulasi Desa

Catatan penting: karena UU Nomor 6 Tahun 2014 telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, pembaca sebaiknya membaca dokumen ini bersama regulasi perubahannya untuk memahami ketentuan yang berlaku saat ini.

Pokok-Pokok Pengaturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek penyelenggaraan desa, antara lain kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, BUM Desa, kerja sama desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Keberadaan undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Status dan Perubahan Regulasi

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, pembaca perlu memperhatikan peraturan perubahan dan ketentuan terbaru ketika menggunakan undang-undang ini sebagai rujukan.

Salah satu regulasi penting yang perlu dibaca bersama adalah UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam koleksi Regulasi DESA AING, dokumen perubahan tersebut akan disediakan pada halaman tersendiri agar pembaca dapat mengikuti perkembangan pengaturan desa secara lebih sistematis.

Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan yang berlaku, pembaca juga perlu memperhatikan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Desa.

Dokumen UU Nomor 6 Tahun 2014

Dokumen lengkap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dibaca atau diunduh melalui tautan berikut.

DOWNLOAD PDF – UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Permendagri 2 Tahun 2026 Berlaku: Pemerintah Desa Kini Punya PPID, Apa yang Berubah?

Gambar
DESA AING — Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Regulasi ini penting bagi desa karena secara tegas mengatur pengelolaan layanan informasi publik sampai tingkat Pemerintah Desa. Di dalamnya terdapat pengaturan mengenai kelembagaan PPID Desa, pengelolaan informasi publik, pelayanan permohonan informasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Bagi Pemerintah Desa, aturan ini berarti keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan memasang baliho APB Desa atau mengunggah informasi melalui website dan media sosial. Informasi desa perlu dikelola, didokumentasikan, diklasifikasikan, dan dilayani melalui mekanisme yang jelas. Bagi masyarakat dan BPD, aturan ini juga penting untuk memahami bagaimana informasi pemerintahan desa dapat diakses serta informasi apa yang memang harus dilindungi sesuai ketentuan. Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 berlaku sejak 2 F...
Baca selengkapnya

Jelang Pilkades Sumedang, Skema 1 TPS Digital per Desa Berubah, ABPEDNAS Minta DPMD Beri Kepastian

Gambar
DESA AING — Sumedang. Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Sumedang 2026, perubahan rencana penerapan sistem pemungutan suara digital atau e-voting menjadi perhatian BPD dan panitia Pilkades di desa. Sejak awal, Pilkades Sumedang dirancang menggunakan sistem hybrid, yakni satu TPS digital di setiap desa dan TPS lainnya tetap menggunakan pemungutan suara manual. Informasi tersebut sebelumnya disampaikan DPMD Kabupaten Sumedang dan juga tercantum dalam publikasi resmi DPMDesa Provinsi Jawa Barat.  Skema tersebut kemudian kembali disampaikan dalam sosialisasi Pilkades yang digelar DPMD Kabupaten Sumedang pada 2 Agustus 2026. Namun menjelang hari pemungutan suara, skenario tersebut berkembang. DPMD Sumedang kini mempersiapkan perluasan penggunaan sistem digital hingga 424 titik, disertai tambahan anggaran sekitar Rp700 juta untuk kebutuhan perangkat dan perluasan bimbingan teknis.  Perubahan inilah yang kemudian menjadi perhatian DPC ABPEDNAS K...
Baca selengkapnya

BPD Sukabumi Mulai Berganti, ABPEDNAS Dorong Percepatan Raperda Desa dan Kepastian Tunjangan Purnatugas

Gambar
SUKABUMI – Pergantian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai berlangsung di sejumlah desa di Kabupaten Sukabumi pada 2026 dan akan berlanjut pada 2027. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan informasi kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Sukabumi agar desa yang masa keanggotaan BPD-nya akan berakhir segera mempersiapkan proses pengisian anggota BPD periode berikutnya. DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Sukabumi menyambut baik langkah tersebut. Namun, ABPEDNAS mengingatkan bahwa proses pergantian BPD bukan hanya soal mempersiapkan anggota baru. Proses pengisian harus berjalan sesuai aturan, sementara anggota BPD yang menyelesaikan masa pengabdiannya juga membutuhkan kepastian atas hak Tunjangan Purnatugas. DPMD Ingatkan Desa Persiapkan Pengisian BPD Dalam informasi yang disampaikan kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Sukabumi, DPMD meminta desa mempersiapkan penjaringan dan penya...
Baca selengkapnya