Wamen BKKBN Kunjungi Desa Gede Pangrango Sukabumi, Kolaborasi Penanganan Stunting Jadi Contoh bagi Desa Lain

DESA AING | Minggu, 11 Oktober 2026

SUKABUMI, JAWA BARAT — Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, mendapat perhatian pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, melakukan kunjungan kerja ke desa tersebut pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Kunjungan tersebut turut didampingi Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, bersama jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi.

Kehadiran pemerintah pusat bertujuan melihat secara langsung hasil kerja sama berbagai pihak dalam penanganan stunting sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat.

Menariknya, pola kolaborasi yang diterapkan di Desa Gede Pangrango mendapat apresiasi dan dinilai dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Sukabumi.

Wamen BKKBN Apresiasi Kolaborasi di Desa Gede Pangrango

Dalam kunjungannya, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau instansi saja.

Diperlukan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, serta seluruh unsur masyarakat.

Menurut Isyana, Desa Gede Pangrango telah memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

“Dengan kolaborasi, bisa menjadi lebih baik. Tanpa kolaborasi, sulit penurunan stunting,” ujar Isyana, sebagaimana dikutip dari publikasi resmi DPPKB Kabupaten Sukabumi, 9 Oktober 2026.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh.

Intervensi tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi perlu disertai perbaikan sanitasi, penguatan pola asuh keluarga, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Apresiasi tersebut menjadi perhatian penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan manusia di desa membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Wakil Bupati Sukabumi: Penanganan Stunting Harus dari Hulu hingga Hilir

Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menyambut baik kunjungan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Desa Gede Pangrango.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting.

Andreas menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan tenaga kesehatan, dunia usaha, lembaga terkait, dan masyarakat.

“Pencegahan stunting ini harus ditangani dari hulu hingga ke hilir. Makanya kolaborasi menjadi kunci,” ujarnya.

Ia menilai pola penanganan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak di Desa Gede Pangrango dapat menjadi bahan pembelajaran bagi desa-desa lain di Kabupaten Sukabumi.

Konsistensi pelaksanaan program juga menjadi faktor penting agar berbagai upaya yang telah direncanakan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

DPPKB Sukabumi Dorong Penguatan Program hingga Tingkat Keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi hingga tingkat desa dan keluarga.

Berdasarkan publikasi resminya, sejumlah pendekatan yang terus didorong meliputi edukasi keluarga, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta penguatan peran tenaga lapangan dan kader.

Upaya pencegahan juga perlu menjangkau calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita sesuai kebutuhan serta kondisi masing-masing keluarga.

Pendekatan tersebut penting karena stunting berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk kecukupan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, pola pengasuhan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan.

Melalui koordinasi yang lebih kuat, program pemerintah diharapkan dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan pendampingan secara lebih tepat sasaran.

Desa Gede Pangrango Dapat Menjadi Pembelajaran bagi Desa Lain

Apresiasi terhadap Desa Gede Pangrango menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting di tingkat desa perlu dibangun melalui kerja sama yang terstruktur.

Namun, model kolaborasi yang baik tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat.

Keberhasilan program juga perlu diukur berdasarkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti jangkauan pendampingan keluarga, keteraturan pemantauan pertumbuhan anak, peningkatan akses layanan kesehatan, dan perkembangan indikator stunting dari waktu ke waktu.

Hingga publikasi ini disusun, sumber resmi yang diperiksa belum memuat angka terperinci mengenai perubahan prevalensi stunting khusus Desa Gede Pangrango.

Karena itu, apresiasi pemerintah pusat terhadap kolaborasi di desa tersebut perlu dibedakan dari klaim bahwa angka stunting telah turun dengan persentase tertentu.

Data hasil program menjadi penting agar pengalaman Desa Gede Pangrango benar-benar dapat dipelajari dan diterapkan secara tepat oleh desa lainnya.

Peran Pemerintah Desa dan BPD dalam Pencegahan Stunting

Penanganan stunting juga berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan desa.

Pemerintah desa dapat mendukung upaya pencegahan melalui koordinasi dengan puskesmas, posyandu, kader kesehatan, serta instansi terkait.

Dukungan desa dapat diarahkan pada kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kewenangan desa, dan ketentuan penganggaran yang berlaku.

Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam menampung aspirasi masyarakat, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa sesuai kewenangannya, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam konteks penanganan stunting, BPD dapat mencermati apakah kebutuhan keluarga berisiko telah menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan desa.

BPD juga dapat meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program desa, penggunaan anggaran sesuai kewenangan pengawasan, serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.

Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara konstruktif dengan tetap menghormati tugas dan kewenangan pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta instansi teknis.

Kolaborasi pemerintah desa dan BPD menjadi penting agar kebijakan pembangunan manusia tidak hanya tertuang dalam dokumen perencanaan, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis Turut Menjadi Perhatian

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sukabumi juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Andreas menilai program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Meski demikian, pencegahan stunting tetap membutuhkan pendekatan yang lebih luas, termasuk pemantauan kesehatan ibu dan anak, sanitasi yang layak, edukasi gizi, serta pendampingan keluarga.

Oleh karena itu, berbagai program perlu berjalan secara saling melengkapi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Penutup: Kolaborasi Desa Menjadi Kunci Pembangunan Generasi Sehat

Kunjungan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI ke Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, menjadi momentum penting dalam penguatan upaya percepatan penurunan stunting.

Apresiasi terhadap kolaborasi yang telah dibangun di desa tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia memerlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat.

Ke depan, keberlanjutan program serta hasil penanganan stunting yang terukur menjadi hal penting untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pengalaman Desa Gede Pangrango dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, khususnya dalam membangun koordinasi, memperkuat pendampingan keluarga, dan menempatkan kesehatan anak sebagai bagian penting dari pembangunan desa.

Pembangunan desa yang berhasil bukan hanya menghasilkan infrastruktur yang baik, tetapi juga memastikan anak-anak tumbuh sehat dan keluarga memperoleh pelayanan yang dibutuhkan untuk membangun masa depan yang lebih berkualitas.

---

Sumber utama:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 9 Oktober 2026 — Kepala DPPKB Dampingi Wabup Andreas saat Wamen BKKBN Tinjau Penanganan Stunting, Desa Gede Pangrango Jadi Contoh Kolaborasi.

2. DPPKB Kabupaten Sukabumi, 9 Oktober 2026 — DPPKB Sukabumi Dorong Kolaborasi Percepat Penurunan Stunting, Wamen BKKBN Kunjungi Desa Gede Pangrango.

3. Sukabumi Update, 10 Oktober 2026 — Wabup Sukabumi Dampingi Wamen BKKBN Tinjau Kolaborasi Penanganan Stunting di Kadudampit.

DESA AING — Informasi, Inspirasi, dan Pembangunan Desa.